Gaya Hidup

KDRT Tak Terbukti di Sidang Cerai, Paula Verhoeven Tetap Laporkan Baim Wong ke Komnas Perempuan

×

KDRT Tak Terbukti di Sidang Cerai, Paula Verhoeven Tetap Laporkan Baim Wong ke Komnas Perempuan

Sebarkan artikel ini


loading…

Paula Verhoeven, melalui kuasa hukumnya Siti Aminah, menyatakan bahwa dugaan KDRT yang dituduhkan kepada Baim Wong, tidak terbukti dalam proses sidang. Foto/Instagram Paula Verhoeven

JAKARTA Paula Verhoeven , melalui kuasa hukumnya Siti Aminah, menyatakan bahwa dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dituduhkan kepada mantan suaminya, Baim Wong, tidak terbukti dalam proses sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Meski begitu, pihak Paula Verhoeven tetap melanjutkan langkah untuk melaporkan Baim Wong atas dugaan KDRT ke Komnas Perempuan.

“Komnas Perempuan itu salah satu fungsinya adalah melakukan pendokumentasian dan penelusuran fakta tentang hak perempuan. Jadi memang tidak melulu itu konteks hukum pidana,” kata Siti di Cikini, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Menurut Siti, Paula mengaku mengalami keempat bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, serta dugaan eksploitasi ekonomi. Meski tidak bisa dibuktikan secara hukum di pengadilan agama, laporan tersebut tetap diterima oleh Komnas Perempuan sebagai bahan kajian dan masukan untuk edukasi publik serta penyusunan kebijakan.

Baca Juga: Baim Wong Sentil Paula Verhoeven usai Dilaporkan soal KDRT ke Komnas Perempuan

KDRT Tak Terbukti di Sidang Cerai, Paula Verhoeven Tetap Laporkan Baim Wong ke Komnas Perempuan

Foto/Instagram Paula Verhoeven

“Dan memang kami menyampaikan berdasarkan pengalaman. Keempat bentuk kekerasan itu ada dialami oleh Ibu Paula dan ini akan menjadi catatan bagi Komnas Perempuan untuk melakukan pendidikan publik maupun untuk perubahan kebijakan,” jelasnya.

“Misalkan contohnya eksploitasi ekonomi, itu kemungkinan yang luas ya. Misalnya apa sih yang dialami, oh ternyata yang dialami misalkan eksploitasi ekonomi itu tidak mendapatkan pembagian hasil pekerjaan. Padahal sama-sama bekerja. Nah dalam konteks hak asasi manusia itu masuk tuh, makanya itu dicatat,” lanjutnya.

Siti juga menegaskan bahwa Komnas Perempuan bukan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, melainkan institusi nasional yang memberikan rekomendasi dan pertimbangan berdasarkan laporan yang diterima.

“Jadi Komnas Perempuan itu tidak berfungsi sebagai projustisia. Dia lembaga nasional. Dan fungsinya adalah memberikan saran dan pertimbangan. Bukan projustisia seperti kepolisian atau apa,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

platform mahjong paling royal hari iniserangan rudal berdampak pada mesin mahjong ways hari inimahjong wins 2 berikan scatter naga kang gorengan auto liburan ke singapore sekeluargadari tambahan jp mahjong ways penjual dodol ini auto cuan dan omzet melejitdari panen kentang ke scatter mahjong wins 2 rp 43 juta momen rtp tinggi ga pernah mengecewakankumpulin kekayaan ketika main mahjong setiap hari bonus lengkapmain mahjong menang dengan cepat pakai cara mbak jess dia tau semua triknyakang cireng ini tak perlu mandi keringat lagi setelah scatter naga hitam mahjong ways 3 menimpanyajp keras mahjong ways 2 nelayan ini seperti strike tuna sirip biruslot gacor